Mencari Solusi dan Bukan Kolusi

February 2016

Penyelesaian honorer kategori dua (K2) bisa cepat bila pemerintah segera Turun tangan. Apalagi masalah K2 tidak seribet kasus masalah kereta cepat Jakarta-Bandung.
http://www.wondhoez.web.id/2016/02/masalah-k2-tidak-seribet-kasus-masalah.html

“Akar permasalahan penyelesaian honorer K2 sudah terbuka saat rapat Senin (22/2). Enam instansi terkait yang diundang semuanya membeberkan tidak ada masalah berarti bila MenPAN-RB mau mengusulkan,” kata anggota Komisi II DPR RI Bambang Riyanto, Rabu (24/2).

Bambang yang dijuluki‎ bapak honorer K2 ini menyebutkan, terkatung-katungnya masalah tersebut karena pemerintah berat hati memperjuangan tenaga K2. Alhasil masalah yang sebenarnya mudah dibikin rumit sehingga terasa berat menyelesaikannya.

“Saya lihat pemerintah senang membuat masalah yang mudah menjadi sulit dan masalah yang sulit dijadikan mudah,” ujarnya.

Dia membandingkan dengan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, yang sebenarnya sulit dilaksanakan lantaran secara geografis lintasannya banyak patahan sehingga rentan gempa, namun jadi mudah karena Presiden Jokowi mendukung proyek tersebut. Mestinya penyelesaian K2 bisa secepat kereta cepat Jakarta-Bandung.

Menurutnya, kalau pemerintah beralasan pengangkatan honorer K2 tabrak aturan, kenapa tidak berkaca pada kebijakan pemerintah lainnya yang juga tabrak aturan. Padahal, kereta cepat yang menghabiskan dana puluhan triliun rupiah itu jadi mudah prosesnya. Sementara pengangkatan K2 malah dibikin sulit.

“Bukankah investasi SDM lebih menguntungkan ketimbang kereta cepat yang belum tentu bertahan lama karena sewaktu-waktu amblas diterpa gempa,” paparnya.

Anggota Komisi II DPR Bambang Riyanto menuding Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi tidak serius menyelesaikan masalah honorer kategori dua (K2).

Dalam rapat dengar pendapat umum dengan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, sudah disebutkan anggaran untuk honorer K2 ada. Hanya saja MenPAN-RB tidak mengusulkan anggarannya.

"Dirjen Anggaran itu paling tahu negara ada uangnya atau tidak. Dirjennya bilang anggaran untuk K2 ada, syaratnya harus ada payung hukum entah itu Perpres, ‎PP atau revisi UU ASN," beber Bambang, Rabu (24/2).

Dia menyesalkan sikap Menteri Yuddy yang abu-abu, tidak jelas memihak kepada siapa. Seharusnya sebagai menteri, tahu apa yang diprioritaskan dan tidak.

"Masalah K2 kan sudah lama, sebelum pemerintahan Jokowi-JK. Mestinya ketika ganti pemerintahan, yang ganti itu orangnya saja. Sedangkan program penyelesaian honorer K2 tetap jalan," tutur politikus Partai Gerindra itu.

Dia menyontohkan saat menjadi bupati Sukoharjo, banyak program kerjanya yang dilanjutkan penggantinya. Padahal yang menggantikannya adalah politikus PDIP.

"Jadi di sini tidak usah lihat partai pendukung. Lihat program pemerintahan sebelumnya bagus atau tidak. Kalau bagus ya dilanjutkan, jangan dihentikan atau malah ganti nama yang bikin suasana gaduh," tandasnya.
Sumber jpnn

Komisi II DPR RI berencana akan membawa masalah honorer kategori dua (K2) kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Para wakil rakyat yang membidangi urusan pemerintahan itu sedang mematangkan rencana tersebut.
http://www.wondhoez.web.id/2016/02/komisi-ii-dpr-ri-berencana-menghadap.html

“Rencananya kami akan menghadap presiden. Kami berharap dalam waktu dekat sudah ada jadwalnya,” kata Anggota Komisi II DPR RI Bambang Riyanto kepada JPNN, Rabu (24/2).

Kepada presiden, lanjut mantan bupati Sukoharjo ini, Komisi II akan menginformasikan tentang banyaknya masalah SDM aparatur. Salah satunya menyangkut masalah honorer K2 yang menjalankan tugas PNS namun tidak digaji secara manusiawi.
“Kami berencana menghadap presiden dengan atau tanpa didampingi pimpinan DPR RI," tegasnya.
Politikus Gerindra ini menambahkan presiden harus mengetahui masalah K2 yang sebenarnya agar bisa mengambil kebijakan prorakyat. Pasalnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi tidak bisa diharapkan lagi untuk menyelesaikan masalah K2.

“Saat Raker kemarin (22/2), MenPAN-RB tidak bisa berbuat banyak, makanya DPR-lah yang akan maju ke presiden,” katanya.
Sumber : JPNN

Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) La Ode Ida memberikan tanggapan terkait tuntutan para tenaga honorer kategori (K2) yang terus mendesak agar diangkat jadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Menurut La Ode, memang terasa menyedihkan karena mereka datang ke Jakarta dari berbagai pelosok negeri dengan biaya sendiri. Sementara, honor bulanan yang mereka terima tidak seberapa.
http://www.wondhoez.web.id/2016/02/tanggapan-ombudsmen-tentang-honorer.html

"DPR pun sudah kerap bersuara agar pemerintah memperhatikan tuntutan para tenaga honorer itu. Namun hingga hari ini, belum juga ada tanda-tanda kepastian," kata Ida, di Jakarta, Selasa (23/2).
Sikap pemerintah tersebut lanjut mantan Wakil Ketua DPR RI ini, bisa dipahami. Sebab pengangkatan honorer membawa sejumlah konsekuensi.
Pertama ujarnya, pengangkatan PNS membawa konsekuensi ketersedotan anggaran negara. Di sisi lain, jumlah PNS dinilai sudah terlalu banyak.

"Bahkan ada wacana pemerintah memensiunkan dini sebagian PNS. Apalagi mereka yang tidak produktif. Sehingga jika diangkat tenaga honorer jadi PNS akan kian memperberat beban negara di tengah rendahnya proktivitas PNS," tegas Ida.

Kedua, jika honorer sekarang ini diangkat, maka tak ada jaminan tenaga honorer segera habis. Paslanya. rangsangan untuk jadi tenaga honorer masih tinggi karena kelanjutan dari PP Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon PNS, dimana seolah-olah ada jaminan honorer jadi PNS.

“Dan watak instansi, utamanya di jajaran Pemda yang mudah menerima uang untuk masuknya tenaga honorer," jelasnya.

Kendati begitu, menurut Ida, tenaga honorer bukan berarti tak dibutuhkan. Bahkan banyak di antara mereka, utamanya tenaga fungsional seperti perawat, guru, bidan, dan tenaga penyuluh, sungguh-sungguh sangat dibutuhkan.

"Kondisi tersebut di atas inilah yang musti diperhatikan oleh pihak pemerintah. Yakni dimensi kebutuhan dan fungsi tenaga honorer bagi pihak instansi pengguna," sarannya.

Ida menyarankan pemerintah untuk melibatkan Pemda untuk memastikan nasib tenaga honorer ini. "Toh, dalam UU tentang ASN ada ruang terbuka untuk pegawai pemerintah yang diangkat berdasarkan kontrak (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, red). Namun harus ada kepastian komitmen untuk tidak lagi memberi ruang bagi adanya honorer lagi," ujar mantan senator dari Sulawesi Tenggara itu.

Pemerintah harus punya data base yang up-date dan valid yang menunjukkan di daerah mana saka yang sudah over tenaga PNS, dan daerah mana yang masih minim yang perlu ditambah, sehingga tidak terkesan hanya menolak seperti sekarang ini.

"Padahal di sebagian besar di Indonsia ini masih banyak yang butuh PNS, utamanya di kawasan terpencil dan atau perbatasan. Bahkan informasi dari pihak PGRI misalnya, di Pulau Jawa saja masih butuh banyak tenaga guru," pungkasnya.
Sumber : JPNN

Jihad Akbar Hari Pertama 10 Febuari 2016 Berlangsung cuku ramai, Ribuan Tenaga Honorer Kategori 2 dari seluruh Indonesia berkumpul di depan istana Negara. Tujuan Utamanya adalah menuntut Deskresi Presiden. Namun sampai Sore hari ternyata Presiden Jokowi sedang tidak berada di tempat. Berhembus kabar bahwasanya Presiden sedang menerima Tamu Negara dari Luar Negeri.

Unjuk rasa tenaga honorer K2 tersebut diikuti sekitar 15 ribu orang lebih, bahkan Lebih besar dari itu. Mereka berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia.

Pelaksanaan unjuk aspirasi di depan Istana Negara berjalan lancar dan tertip. Hanya beberapa kali terjadi Aksi Saliing Dorong antara Pihak Keamanan dan Peserta Aksi, Semua terjadi Lantaran Petugas Keamanan bermaksud Memasang Kawat Berduri untuk membatasi Gerrak Peserta aksi Supaya tidak semakin mendekati Istana Negara.

http://www.wondhoez.web.id

Orasi dilakukan secara bergantian, dari Perwakilan Forum Honorer, anggota DPR dan PGRI.
Tak di sangka ternyata Kepala Biro Hukum , Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Juga berada di tengah Kerumunan Honorer yang sedang melaksanakan Aksi.
Seperti Pernyataanya yang di kutip dari menpan.go.id

http://www.wondhoez.web.id
“Kami sangat menghargai upaya mereka untuk menyampaikan aspirasinya. Tetapi kami mengingatkan agar mereka selalu waspada terhadap ulah para calo,” ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman, yang berada di tengah-tengah para tenaga honorer ketegori 2 yang tengah-tengah para pengunjuk rasa di depan istana, Rabu, (10/02).
http://www.wondhoez.web.id

Massa datang ke Jakarta banyak diantaranya pada malam Rabu, Bahkan tidak sedikit yang sampai di Jakarta Pada Rabu dini hari, Namun bisa di pastikan Menjelang subuh masa sudah berkumpul untuk melakukan persiapan di beberapa lokasi, seperti kawasan Masjid Istiqlal Jakpus, sekitar TMII Jaktim, PHI Cempaka Putih, PGRI Tanah Abang Jakpus. Adapun titik kumpul di IRTI Monas, kawasan Patung Kuda Indosat.
Pukul  07.00 WIB massa berangkat dari daerah persiapan ke titik kumpul patung kuda Indosat. Pada jam 08.00 massa konsolidasi di titik kumpul patung kuda Indosat long march ke depan Istana Negara melalui dalam areal Monas untuk melakukan aksi unjuk rasa.
Dalam aksinya, para pendemo minta kepada  Presiden RI Joko Widodo untuk mengeluarkan Perpu tentang Pengangkatan honorer kategori 2 menjadi PNS. “Sembilan perwakilan massa yang dipimpin Ketua Umum Forum Honorer Kategori 2 minta diterima langsung oleh Bapak Presiden,” namun Pada hari pertama tersebut belum terealisasi / Tim 9 Belum bisa menemui Presiden Joko Widodo.

Hari Ke 2, 11 Febuari 2016, Peserta Mulai berangkat Menuju ke Depan istana Negara. Peserta sudah mulai membanjiri jalan mulai jam 07.00. Mereka nampak berjalan tertib berada memenuhi trotoar jalan. Tidak ada yang Istimewa pada hari itu, Semua berjalan Apa adanya......!

Orasi demi Orasi masih tetap di lakukan, namun sayang, Bapak Presiden tak kunjung bisa di temui.
Menurut Info yang beredar, bahwasanya Pada Hari itu Presiden Joko Widodo Sedang berkunjung Ke Lampung untuk meninjau Pembangunan Jalan Tol Sumatra.
Hingga pada Sore hari akirnya Peserta Aksi Peserta Mulai kembali ke Bus MAsing Masing dengan Nada Kecewa tersirat di wajah Peserta.
Lelah, Lesu Dan Geram Bercampur aduk menjadi satu. Begitulah Pahit dan Getir Dirasakan Peserta lantaran pada hari Ke 2 ini pun Belum Membuahkan hasil sesuai yang di inginkan.
Hingga malam menjelang Sebagian Peserta bertahan dan menginap di Masjid Istiqlal Jakarta, LEsu Lelah nampak di rasakan Peserta aksi yang rata rata berusia dikisaran 35 sampai 50-an Tahun bahkan lebih. Nampak sayu tergambar Jelas di wajah Ibu ibu yang satu persatu mulai merebahkan diri di Dalam Masjid Istiqlal dengan Alas Se adanya. Bahkan ada yang lebih Miris terlihat Jelas, mana kala banyak Bapak bapak guru yang Tidur di halaman masjid, Lantaran situasi dan Kondisi yang mengharuskan demikian. Sedih memang, Tapi begitulah perjuangan yang kadang kala membutuhkan tekad dan pengorbanan. Disanalah Terjalin rasa kebersamaan yang tiada terhingga, sedikit bercengkrama terlihat menghiasi malamnya hingga tertidur karena kelelahan.
Malam hari Ketiga juga nampak beberapa yang mulai berbisik bisik membahas Tambahan danan untuk sewa Mobil lantaran harus menambah satu hari lagi untuk melanjutkan aksi yang telah di jalani.
Yaahhhhh.... Begitulah.


Hari Ke 3, 12 Febuari 2016. Seperti hari-hari sebelumnya. Pagi diawali dengan Doa sebelum berangkat, Mulai jam 6.30 Peserta aksi mulai menuju Halaman Istana Negara. Direncanakan Pagi ini akan di adakan Istighosah di Jalan yang menghubungkan antara Monas dan Istana Negara.
Sambil menunggu Hasil yang di bawa oleh perwakilan Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (Ketua Umum FHK2I, Wakil Ketua di dampingi Bapak Arteria Dahlan dari Komisi II DPR RI.
Hingga menjelang Sholat jum'at belum ada Kejelasan, maka banyak Peserta KAsi yang Melaksanakan Sholat Berjama'ah di tempat itu juga.


Hingga akhirnya pada Pukul14.30 waktu Jakarta, PB PGRI, Ketua umum FHK2I beserta Wakil Ketua di dampingi Bp. Arteria Dahlan memberikan Keterangan terkait Hasil Pertemuanya dengan Menteri Sekertaris Negara.

Berikut Penjelasan Bp. Sulistio, Ketua Umum FHK2I dan Wakil Ketua FHK2I





( Bp. Arteria Dahlan, Komisi II DPR RI)


Perjuangan Masih Panjang, Semoga Kedepanya Apa yang di cita-citakan Bapak Ibu serta Rekan rekan Honorer K2 Yang Tergabung dalam Berbagai Forum Honorer diantaranya Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Bisa tercapai dengan hasil Terbaik.. Amiin..

http://www.wondhoez.web.id

Aksi Jihad akbar yang di lakukan Ribuan Honorer Kategori 2 pada 10-12 Febuari lalu akirnya berlahan membuahkan secercah harapan bagi Ribuan Honorer Kategori 2, Setelah sebelumnya hampir tidak ada kepastian menyangkut kejelasan dan kelanjutan akan status Honorer Kategori 2 di Seluruh Indonesia. Hal ini tentu di sambut gembira kendatipun menteri keuangan belum mengetahui besaraan anggaran yang akan di kucurkan untuk perubahan Satatus Honorer menjadi PNS. Setidaknya harpan itu mulai timbul dan Semoga tidak Kembali Tenggelam seperti sebelumnya.. amiin..!
Aksi Saling Dorong
doc. Jihad akbar HK2I 10-12 Febuari 2016. wondhoez.web

Seperti yang di muat oleh liputan 6.com dengan judul Menkeu Siapkan Anggaran untuk Angkat Honorer K2 di APBNP 2016 berikut ini.
Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) siap mengalokasikan anggaran belanja pegawai bagi pengangkatan tenaga honorer kategori dua (K2) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Saat ini jumlah tenaga honorer di Indonesia mencapai hampir 440 ribu orang. 

"Kalau rekrutmen sudah dilaksanakan, kita sudah siapkan anggarannya," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro saat Raker dengan DPR membahas kondisi perekonomian terkini di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (17/2/2016). Liputan6.com

Sementara untuk gaji tenaga honorer K2 yang sudah resmi menjadi PNS, akan dibayar lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

"Mudah-mudahan daerah bisa menganggarkan jika sudah terekrut lewat prosedur di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB)," Bambang menjelaskan. 

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengungkapkan, dalam mengeksekusi perekrutan tenaga honorer menjadi PNS, Kemenpan RB membutuhkan anggaran. Ini menjawab desakan para honorer untuk segera diangkat menjadi PNS.

"Kita akan support di 2016, karena indikasinya Menpan RB dan Badan Kepegawaian Nasional membutuhkan bujet. Sekarang Menpan sedang mempersiapkan proses perekrutan," dia menuturkan. 

Namun Askolani mengaku belum mengetahui besaran anggaran yang akan dikucurkan untuk perubahan status honorer menjadi PNS. Alasannya, kebutuhan anggaran tersebut harus diajukan oleh Menpan RB.

"Belum tahu berapanya, tapi sudah kita siapkan. Kan Menpan RB yang mengusulkan anggarannya, dan sementara ini belum diusulkan," dia menuturkan. (Dny/Nrm liputan6.com)

WONDHOEZ

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget